Opini

“Penyebab Ketidakadilan & Gagal Totalnya Program BLT Lansia Bintan”

Oleh: Roy Penangsang

Penulis adalah Perumus Visi, Misi dan Program Prioritas “Bintan Rumah Kita”

Sejak diluncurkan Program BLT Lansia diatas 60 tahun oleh Pemerintah Kabupaten Bintan menuai kritik pedas di tengah-tengah masyarakat, pasalnya adalah banyak yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan pemerintah justru tidak menerima bantuan tersebut.

BLT Lansia merupakan program prioritas sekaligus janji kampanye pasangan Apri Sujadi dan Roby Kurniawan saat Pemilihan Kepala Daerah 2020 lalu. Saat itu masyarakat begitu antusias dengan program yang didengungkan saat kampanye. Masyarakat memiliki harapan besar program ini terealisasi jika Apri Sujadi dan Roby Kurniawan memimpin Bintan.

Sehingga para orang-orang tua Lansia Bintan sangat antusias mau menyalurkan pilihannya pada 9 Desember 2020. Apri Sujadi dan Roby Kurniawan menjadi pilihan utama bagi para orang tua lansia.

Bukan hanya saja para lansia menetapkan pilihan ke Apri – Roby, orang-orang yang menjelang mendekati masuk usia 60 tahun pun menetapkan pilihan ke pasangan ini. Selain itu jika kita mengamati anak-anak para Lansia pun merasa salut dengan program Kampanye ini, dan sudah barang tentu mereka juga menjatuhkan pilihan ke pasangan nomor urut 1 (satu) ini.

Mengapa orang-orang menjatuhkan pilihannya ke Pasangan Apri Sujadi dan Roby Kurniawan? Sudah pasti karena mereka meyakini karena Apri Sujadi pernah membuktikan diri berhasil membuat masyarakat Bintan tenang dikala awal pandemi Covid-19 melanda. Apri Sujadi menggunakan kekuasaannya dengan membuat kebijakan dengan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 sebesar Rp 1.800.000,- kepada seluruh warga Bintan. Sehingga semua orang meyakini kepada Apri Sujadi dengan program dan janji politik yang di gagasnya, dan pada akhirnya Apri Roby menang pada 9 Desember 2020 melalui pilkada tersebut.

Histori Program BLT Lansia diatas 60 tahun

Banyak orang tidak mengetahui secara detil mengapa program BLT Lansia ini diluncurkan Apri Sujadi. Penulis (saya) telah mendampingi Apri Sujadi merancang, menyusun Visi Misi dan Program Prioritas sejak awal sebelum Apri Sujadi memimpin Bintan 2016. Apri Sujadi juga meminta saya mendampinginya hingga akhir masa jabatan 2021, dan meneruskan perjuangannya dalam menyusun Visi Misi dan Program Prioritasnya 2021 hingga 2024. Salah satu yang menjadi gagasan kami adalah  BLT Lansia ini untuk kepentingan masyarakat secara luas dan berkeadilan.

Saat pandemi Covid-19 pada 2020 Apri Sujadi mendapatkan banyak keluhan warga, terutama yang telah Lanjut Usia. Dimana mereka orang-orang tua mengadu kepadanya, bahwa mereka kesulitan ekonomi di masa pandemi saat ini, pengaduan dan keluhan ini tentu menjadi catatan penting untuk di akomodir, persoalannya adalah bukan satu atau dua orang yang merasakan kesulitan ekonomi.

Ada sebuah peristiwa yang merenyuh hati saat itu, seseorang mengirim informasi melalui messenger Facebook Apri Sujadi, sebuah video perempuan tua renta bungkuk penjual kue dengan mendorong gerobaknya. Perempuan tua itu mungkin usianya berkisar 70 tahun lebih.

Dalam Video tersebut Perempuan tua bungkuk itu lelah dan dagangan kuenya tidak laku. Dikabarkan oleh si pengirim Video bahwa perempuan tersebut hidup sebatang kara. Apri Sujadi meminta Penulis (saya) untuk mencari tahu dimana perempuan tersebut tinggal. Kemudian setelah penulis mendapatkan posisi tempat tinggalnya, Apri Sujadi mengirimkan sejumlah uang kepada Lurah Kijang Kota Firman (Almarhum) dan menyiapkan sembako, untuk di salurkan pada perempuan bungkuk tersebut.

Apa kata Apri Sujadi saat itu? “Aku tidak mau ada warga yang sulit, apalagi sampai kelaparan” begitu ujarnya mendalam ke sanubari.

Beberapa hari kemudian Penulis (saya) bersama Apri Sujadi duduk bersama, dan mengambil kesimpulan dari keluhan-keluhan dan peristiwa perempuan renta tersebut, bahwa Bintan harus punya program untuk membantu warga. Pertanyaannya apakah program Pemerintah Pusat menjangkau semua para Lansia yang berhak menerima bantuan? Ternyata tidak semua Lansia mendapatkannya.

Kemudian setelah mengamati Panti-panti sosial di Bintan hanya menampung beberapa Lansia saja, tidak mampu untuk menjangkau Lansia yang berada di luar panti. Artinya apa? Masih banyak Lansia hidup yang membutuhkan perhatian dari  pemerintah yang tidak terjangkau oleh Pemerintah Pusat dan daerah.

Kemudian Apri Sujadi meminta Penulis (saya) untuk melakukan pemetaan Lansia berapa jumlah Lansia dan merancang sebuah program. Maka kemudian Penulis (saya) meminta data kependudukan terkait dengan usia Lansia kepada Dinas Kependudukan Bintan.

Dapatlah Penulis (saya) data jumlah Lansia diatas 60 tahun sebanyak 10 ribu orang lebih. Yang kemudian Penulis bersama Apri Sujadi menggagas BLT Lansia diatas 60 tahun menjadi program Apri Sujadi pada periode berikutnya. Dan program ini menjadi bahan kampanye dan janji politik Apri Sujadi pada pilkada 2020 lalu.

Program mulia ini adalah untuk melapis kekurangan atau tidak terjangkaunya program dari pemerintah pusat dan terbatasnya panti-panti social Lansia di Bintan, agar terjangkau mendapatkan perhatian dari Pemerintah kepada Lansia yang sudah tidak produktif dan yang terdampak pandemi.

(Perbup 32 Tahun 2021 Sumber Masalah Ketidakadilan yang Bertolak Belakang Dengan Program Prioritas & Janji Kampanye)

Perbup 32 Tahun 2021 Menjadi Sumber Masalah Ketidakadilan

Terpilihnya Apri Sujadi dan Roby Kurniawan sebagai Kepala Daerah menjadi angin segar bagi Lansia di Bintan. Masyarakat menaruh harapan besar kepada mereka terkait dengan program yang mereka janjikan.

Namun kondisi mentakdirkan Apri Sujadi nonaktif pada tanggal 12 Agustus 2021 sebelum diluncurkan program BLT Lansia ini. Dan Peraturan Bupati terkait Lansia di tandatangani Roby Kurniawan dan Sekretaris Daerah Adi Prihantara pada tanggal 30 Agustus 2021

Artinya Apri Sujadi tidak terlibat dalam hal perumusan Peraturan Bupati tersebut, Peraturan Bupati  32 Tahun 2021 ini yang di tandatangani Roby Kurniawan selaku Plt Bupati adalah sumber masalah ketidakadilan yang dirasakan oleh para Lansia.

Penulis (saya) mengamati dan mempelajari Peraturan Bupati tersebut, dan menemukan beberapa hal yang sangat krusial sehingga terjadinya ketidakadilan, dan justru jauh dari amanah dan janji kampanye. Peraturan Bupati tersebut tidak akomodatif untuk mengatasi kerentanan sosial masyarakat. Sangat jauh dari harapan.

Adapun yang penulis temukan dari Perbup 32 Tahun 2021 sehingga terjadi ketidakadilan adalah :

  1. Metode Penerima Per orang berubah menjadi per KK

Pada histori diatas Penulis telah menyampaikan bahwa program BLT Lansia ini berdasarkan per orang, bukan berdasarkan per Kepala Keluarga (KK).  Sehingga dari 10.000 orang yang dijanjikan saat kampanye seharusnya dapat terpenuhi. Faktanya hanya 4.200 Kepala Keluarga yang menerima.

Persoalan muncul kemudian setelah diluncurkan, banyak Lansia yang tidak dapat/menerima Program BLT ini. Seharusnya dari rencana Program Priotias Bintan Rumah Kita adalah per orang akan banyak penerimanya, namun kini menjadi sedikit. Yang di realisasikan Pemerintah Kabupaten Bintan kemarin Per KK Rp. 900.000,- untuk 3 bulan.

Jika kita mencermati Perbup tersebut muncul ketidakadilan, sebagai contoh dimana ada janda atau duda hidup sendiri mendapat Rp. 900.000,- untuk 3 bulan. Atau ada suami sudah mencapai usia diatas 60 tahun sementara istri belum mencapai 60 tahun, mereka mendapatkan juga Rp. 900.000,- untuk 3 bulan.

Artinya dari menggunakan metode per KK yang di luncurkan ini menjadi penyebab besarnya nominal penerima, yaitu lansia Janda/duda yang hidup sendiri menerima menjadi besar anggarannya. Begitu pula suami yang sudah memenuhi syarat 60 Tahun (sementara istrinya belum 60 tahun), juga menerima nominal anggaran yang besar.

Akibat metode per KK ini menyebabkan besarnya anggaran bagi penerima dan tidak dapat memenuhi Lansia lainnya yang seharusnya menerima.

Disinilah Penulis menyimpulkan bahwa metode dalam Perbup 32 Tahun 2021 ini salah total alias bertolak belakang dengan Program Prioritas Kepala Daerah Apri Sujadi dan Roby Kurniawan.

2. Kurang cermat menggunakan dasar hukum dan membaca Program

Legal Standing (sandaran hukum) dalam melaksanakan program ini menjadi alasan Dinas Sosial. UU 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia beserta turunan hukumnya  menjadi dasar yang di cantumkan dalam Perbup tersebut.

Namun ada dasar hukum lain yang juga di gunakan tercantum dalam Perbup tersebut, seperti perturan tentang Bencana Non Alam dan Peraturan tentang Pemulihan Ekonomi.

Penulis menduga bahwa para ASN yang terlibat menyusun Peraturan Bupati ini tidak membaca dengan cermat Program Prioritas Kepala Daerah yang telah di serahkan dan di presentasikan oleh Penulis Langsung di Bapelitbang pada Januari 2021.

Penulis menyampaikan dalam presentasi tersebut bahwa program BLT Lansia ini adalah untuk  melapis dari Program Pemerintah Pusat guna menghadapi kerentanan sosial masyarakat akibat dari Pandemi Covid-19 sekaligus Pemulihan Ekonomi Rakyat

Program Pemerintah Pusat dan daerah berbeda, jangan disamakan dan tidak mungkin sama. Daerah juga punya landasan mangatur rumah tangganya sendiri melalui UU Pemerintah Daerah. Dan itulah otonomi daerah.

Seharusnya ASN yang merumuskan dan menyusun Perbup ini teliti menggunakan dasar hukum lain selain UU Lansia. Masih ada peraturan lain akibat Bencana Non Alam dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dapat menjadi landasan dalam menetapkan kriteria dari dampak-dampak yang muncul saat ini.

Jika hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan yang ada, maka juga dapat melalui Perbup ini diatur sedemikian rupa melalui Kebijakan menjadi landasan hukum BLT lansia ini sempurna dan berkeadilan dalam pelaksanaannya. Itulah Diskresi Kepala Daerah.

Dan mungkin pula Roby Kurniawan selaku Pelaksana Tugas Bupati tidak cermat membaca, mempelajari usulan draf yang harus ditandatanganinya dari bawahannya. Sehingga menjadi sumber ketidakadilan yang dirasakan di tengah-tengah masyarakat Bintan.

3. Dasar Penghasilan Penerima Rp 1.300.000,- mengundang masalah

Dalam Perbup 32 tahun 2021 penerima hanya boleh menerima BLT berpenghasilan dibawah Rp. 1.300.000,-. Standar ini menjadi masalah ketika ada banyak pensiunan yang merasa penghasilan diatas sedikit, misal ada Pensiunan masih mendapatkan uang pensiun sebesar 1.400.000,-/bulan menjadi tidak dapat BLT ini.

Apakah penghasilan Rp. 1.400.000,-  itu juga mampu memenuhi kebutuhan hidup para Lansia? Misal kebutuhan obat mereka karena sudah tua, kebutuhan pangan mereka dan kebutuhan energy seperti listrik, air dan bahan bakar.

Penulis menganggap aturan ini mengada-ada, hingga menuai kritik tajam di kalangan Lansia. Kondisi yang terjadi akibat dari aturan ini menyebabkan ketimpangan bagi penerima akibat dari pendataan yang juga tidak sempurna.

Ada Pensiunan yang masih mendapatkan uang pensiun sebesar Rp. 1.400.000,- justru mendapatkan BLT ini, dan ada juga Janda Pensiunan mendapatkan uang pensiun suaminya hanya Rp.700.000,-/bulan justru malah tidak dapat.

Penulis belum menemukan dasar hukum apa sehingga Perbup ini menetapkan penghasilan dibawah Rp. 1.300.000,-  sebagai penerima. Yang pada akhirnya Publik menilai bahwa ketidak adilan ada di kebijakan Kepala Daerah.

4. Pendataan Lansia, Pemerintah Seperti Tidak Percaya RT/RW

Berdasarkan pengalaman yang lalu penyaluran terdampak BLT Covid-19 pada 2020, di masa Apri Sujadi beliau begitu cermat dalam hal membuat metode melakukan pendataan dan distribusinya. Apri begitu kritis dalam rapat terhadap resiko protes warga masyarakat.

Sehingga Apri harus mempercayakan RT/RW untuk pendataan dan menyalurkannya. Bayangkan RT/RW bekerja siang malam dimulai dengan mendata hingga menyalurkan uang ke rumah-rumah warga. Tidak pernah ada sejarah Kepala Daerah mempercayai RT/RW seperti ini.

Namun apa yang terjadi ketika BLT Lansia di luncurkan? Dalam Peraturan Bupati 32 Tahun 2021 juga mengatur tentang Pendataan dan Pendamping Lansia. Mereka diberi tugas melakukan pendataan dan verifikasi langsung dilapangan.

Namun apa yang dirasakan para Lansia? Para Lansia marah pada para pendamping BLT ini karena tidak menerima. Di data tapi tidak menerima, disitu kekecewaan besar terjadi di hati para Lansia.

Jika kita bandingkan di masa Apri Sujadi Pemerintah mempercayai RT/RW dalam hal pendataan dan distribusi BLT, di masa Roby RT/RW tidak difungsikan atau dilibatkan mendata warganya sendiri.

Disinilah letak perbedaan dan munculnya persoalan ketidakadilan. Karena sesungguhnya yang tahu kondisi sebenarnya masyarakat adalah RT/RW yang ada diwilayahnya masing-masing. Bukan Pendamping yang mengukur sendiri dari luar kampung RT/RW setempat.

Pernyataan Tendensius Dinas Sosial Melukai Perasaan Publik & 9 orang paraf koordinasi

Akhir Desember lalu amarah lansia sudah meredup karena tidak mendapatkan BLT Lansia. Mereka sudah ikhlas tidak menerima dan berdiam diri.

Namun disalah satu Media Online yaitu Prioritas.id tanggal 3 Januari 2022 salah satu ASN menyebutkan “Sudah Koordinasi ke Apri” yaitu Roro Novia Ngesthi dari Dinsos Bintan selaku Kasi Pelayanan Sosial Anak, Lansia, Disabilitas Terlantar di Luar Panti. Katanya sudah berdasarkan Perbup 32 tahun 2021. Hal inilah yang membuat yang membuat orang menjadi kembali kritis.

Pernyataan tersebut seolah-olah Apri Sujadi adalah orang yang menerbitkan Perbup tersebut dan menyebabkan ketidakadilan. Ternyata Apri Sujadi tidak pernah menandatangani Perbup 32 tahun 2021 itu. Justru yang menandatangani adalah Plt Bupati Bintan Roby Kurniawan.

Pernyataan Roro Novia Ngesthi ini menciptakan kegaduhan kembali diakar rumput, sehingga perlu penulis luruskan bahwa tidak ada satupun paraf atau tandatangan Apri Sujadi dalam penerbitan Perbup tersebut.

Justru Paraf Koordinasi di paraf oleh Sekeretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kabag Hukum, dan 6 orang Kepala OPD. Penulis juga menduga 9 orang yang memaraf ini tidak mencermati dan membaca dengan benar Program Prioritas Kepala Daerah, sehingga menghasilkan Perbup yang tidak adil yang dirasakan masyarakat Bintan

Rakyat sudah tidak berharap, Legislatif Harus Bersikap

Bagi Saya sendiri selaku perumus Visi Misi dan Program Prioritas Bintan Rumah Kita, BLT Lansia ini adalah kegagalan yang dilakukan Plt Bupati Bintan, mungkin karena kurang cermat.

Mungkin bisa jadi bukan hanya Penulis yang menyatakan ini gagal, kekecewaan mendalam dirasakan bagi para Lansia kita di Bintan. Ada yang menyatakan bahwa mereka sudah tidak berharap lagi dengan BLT ini, karena sangat mengecewakan. Artinya apa? Lansia Bintan gagal bahagia, akibat dari produk kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka.

Tentu dengan banyaknya kekecewaan ini melalui Perbup 32 Tahun 2021 harus menjadi catatan penting Legislatif di Bintan, bahwa ada persoalan kebijakan yang menyebabkan ketidakadilan di tambah dengan tidak berharapnya lagi Bantuan ini.

Mungkin DPRD Bintan harus mengevaluasi atau bisa jadi tidak mendukung program ini, karena tercipta ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat kita. Dalam Visi Kepala daerah Bintan Rumah Kita yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif menuju masyarakat yang sejahtera. Bagaimana mewujudkan kesejahteraan untuk rakyat tetapi Perbup tersebut justri menjadi penyebab ketidakadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *